MASA MENJELANG REVOLUSI Keraton dan Kehidupan Politik Surakarta,1912-1942 Karya Goerge D.Larson diterjemahkan oleh Dr.A.B.Lapian

BAB I

PENDAHULUAN

Ada kepercayaan di kalangan rakyat penghuni pulau Jawa yang mengatakan bahwa pusar jagad atau sumbu bumi Nusantara letaknya antara sungai Serayu di barat dan sungai Brantas di timur,tepatnya di bymi Mataram dan bumi Pajang-Pengging di lereng gunung kembar Merapi dan Merbabu.Maka bumi Mataram dan bumi Pajang-Pengging dianggap “ bumi-tunggal “.Dalam sejarahnya Mataram dikenal dengan dinasti “Syailendra”-nya maka Pajang-Pengging dikenal dengan dinasti “Hadi-Wijaya”-nya yang menunjuk pada dinasti “ Wijaya “ dari Majapahit di lembah sungai Brantas.Perubahan kata depan “ bre “ atau “ bra “ menjadi “hadi” berarti ratu Pajang-Pengging sudah memeluk agama Islam.

Surakarta Hadiningrat mencakup bumi Pajang-Pengging,Ngayogyakarto mencakup bumi Mataram.Karena itu semuanya,falsafah yang mendasari segala pikiran dan tingkah laku Susuhunan Paku Buwono X ialah Budhisme,Syiwaisme dan Islam.Untuk mengerti politik-kebijaksanaannya orang harus menggunakan pisau pengurai ajaran Budha,Syiwaisme dengan Wishnu-nya dan Islam dengan Nabi-nya dan Husain-nya.Politik adalah “seni apa yang mungkin”.Politik itu “seni membuat apa yang seakan-akan mustahil menjadi suatu kenyataan”.

Untuk itu politik merupakan daya upaya menyusun kekuatan, mengembangkannya dan menggunakannya guna meraih tujuan politik yang dikehendaki.Dan permainan politik tentu tidak tanpa intrik-intriknya.Proses peralihan dari peradaban Mataram ke peradaban Majapahit  ke peradaban Pajang-Pengging ke peradaban Surakarta-Ngayogyakarto dan akhirnya ke peradaban Indonesia.

Masalah pokok di dalam pembahasan ini adalah bahwa dorongan utama di belakang kegiatan poltik di Surakarta dari 1912 sampai 1942 adalah kesebalan yang kuat di kalangan sebagian besar orang Jawa terhadap usaha Belanda yang hendak mengubah masyarakat Jaw.Kemarahan karena mereka kehilangan hak-hak istimewa dan bertambahnya campur tangan asing telah mendorong sebagian dari elit yang berpengaruh untuk mengadakan kampanye memperoleh otonomi lokal serta mendukung pergerakan kebangsaan.Faktor yang agak menyulitkan adalah keberadaan dua keraton di Surakarta,yang satu lebih senior daripada daripada yang lain.tetapi dalam hal inipun upaya Belanda untuk mengubah status quo antara kedua keraton tersebut,yaitu membebaskan penuh keraton yang muda dari yang senior,telah ikut membangkitkan reaksi keras di pihak keraton tua.Juga pada tingkat rakyat biasa kesebalan yang kuat terhadap campur tangan asing telah membantu terbentuknya Sarekat Islam di Surakarta pada tahun 1912.Kesebalan ini telah mencetuskan pula pertumbuhan gerakan radikal ( 1918-1920 ) dan membantu perkembangan komunis ( 1912-1927 ).Selama tiga daswarsa sesudah 1912 tema utama dalam sejarah Surakarta adalah upaya Belanda untuk mengadakan perubahan sekaligus mengekang respons politik terhadap perubahan itu.

Di dalam pembahasan resensi ini,selain menjabarkan secara singkat dari bab awal hingga bab akhir kemudian dari setiap bab penulis memetik ulasan dan meresume dari pemikiran penulis dalam buku ini yaitu George D.Larson dan menyimpulkannya dalam suatu resensi utuh di akhir pembahasan pada bab kesimpulan.


BAB II

PEMBAHASAN

RESENSI

  • Buku karya Goerge D.Larson memberikan pandangan luas dan pengetahuan mendalam tentang proses politik,kultur dan sosial dengan sumber-sumbernya,yang akhirnya menyebabkan terjadinya Revolusi Indonesia.
  • Meskipun buku terjemahan namun bahasa yang digunakan komunikatif sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami bahasa yang digunakan.Dengan bantuan sumber-sumber  dan acuan yang tertera lengkap maka pembaca bisa mencari referensi terkait dari isi buku ini.
  • Yang menarik dari buku ini adalah penulisannya memusatkan perhatian kepada dua masalah yang saling berkaitan dalam artian di satu pihak karya ini merupakan suatu studi sejarah politik lokal tentang suatu tempat dan periode yang diabaikan  yaitu Surakarta selama beberapa dasawarsa terakhir dan pemerintah Kolonial Belanda.Di lain pihak karya ini merupakan studi sejarah tentang suatu hal yang umumnya dilupakan yaitu peranan golongan elit Surakarta dalam pergerakan kebangsaan di Kepulauan Indonesia.
  • Dalam BAB II nampak bahwa Pakubuwono X pasti terus mencoba untuk menegaskan kembali peranannya sebagai Raja Jawa dan terlihat bahwa ada hubungan yang erat antara keraton dengan Sarekat Islam .Koneksi ini mungkin merupakan faktor besar atau mungkin faktor utama dalam perkembangan fenomenal dari Sarekat Islam pada masa awalnya.Mengingat peranan vital dalam bidang poltik,keagamaan dan kebudayaan dari istana dalam masyarakat tradisional Asia Tenggara,maka sangat mustahil bahwa munculnya organisasi massa pertama di bidang politik di Indonesia di kota keraton pertama di Jawa merupakan suatu kebetulan saja.Lagi pula,sekali hubungan dengan raja mulai memudar,maka Sarekat Islam dengan cepat menjadi layu seolah-olah jantungnya telah hilang dari gerakan itu.
  • Di dalam BAB III disajikan  sketsa biografi yang singkat tentang Mangkunegoro VI .Tentang raja-administrator ini patut dibuat biografi yang lengkap karena ia banyak berjasa dalam memajukan pembangunan sosial dan ekonomi Mangkunegaran dan memberi sumbangan utama dalam kebangkitan kembali dari kehidupan politik dan kebudayaan Jawa,suatu sumbangan yang hanya mendapat sedikit perhatian para sejarawan.Permusuhan antara kedua istana di Surakarta yang akhirnya menjadi suatu perang saudara di bidang politik dimulai dari suatu pertentangan kepribadian,politik,dan ambisi serta mempunyai akar historis yang mendalam.Inti dari konfliknya adalah bahwa Susuhunan berusaha untuk menegaskan kemandiriannya.Pergeseran dalam kepemimpinan Budi Utomo dari Yogya ke Solo,selain itu Goerge D.Larson juga mengangkat peran keraton Solo dan Woerjaningrat dalam pergerakan kebangsaan.Tujuan utama dari kaum politikus keraton adalah otonomi politik pada tingkat lokal dan nasional.Pada awal 1922 Susuhunan menegaskan kembali lagi kedudukannya sebagai Raja Jawa dengan mengadakan pawai yang besar ke berbagai daerah,maka cabang Surakarta dan badan nasional dari Budi Utomo dipimpin oleh dua orang puteranya.Pada waktu ini Budi Utomo bertolak ke suatu petualangan radikal yang segera menyebabkan Belanda campur tangan dan mengurangi keterlibatan istana dalam pertarungan politik.
  • Jika di dalam Bab III membicarakan mengenai Budi Utomo maka di dalam BAB IV  kita akan dibawa oleh Goerge D.Larson untuk memahami gerakan radikal yang muncul di Surakarta.Kecuali dalam hal Sarekat Islam kekurangan besar dari hampir semua partai politik di tanah Hindia pada masa kolonial adalah kegagalan mereka untuk mendapat pengikut di daerah pedesaan.Suatu pengecualian yang mecolok adalah gerakan radikal insulinde di Surakarta yang berjumlah 50.000 pada masa puncaknya dan yang ditentang oleh kedua istana,perusahaan perkebunan dan gubernemen.Munculnya partai ini pada tahun 1918 menandai permulaan dari tahun-tahun pergolakan dan keterasingan dari banyak rakyat jelata di Kasunana dan Mangkunegaran dari istana rajanya.Gerakan radikal dicetuskan oleh dua pemimpin yang bersemangat yaitu Dr.Tjipto Mangoenkoesoemo dan Haji Misbach karena terjadinya bencana alam dan rasa kesal terhadap tindakan terorganisasi dari gubernemen.Sasaran utama dalam kampanye radikal yang akhirnya menyentuh praktis semua perusahaan perkebunan di karisidenan ini,adalah soal kerja paksa,gaji yang rendah dan sewa tanah yang rendah yang dibayarkan kepada penduduk pedesaan oleh perusahaan perkebunan.Salah seoramng pemimpin radikal yaitu Haji Misbach adalah pemimpin keagamaan dan agama merupakan faktor yang kuat khususnya pada masa awal ketika target utama dalah tindakan anti wabah oleh gubernemen.Dalam kampanye di pedesaan diberi pendekatan terhadap aksi sekuler,yakni perbaikan upah dan kondisi kerja,tetapi agama tetap merupakan faktor juga.Misalnya,perhimpunan tolong-menolong yang dibentuk oleh kaum radikal di Klaten pada tahun 1919 dan yang cepat berkembang sampai mencapai 12.000 anggota,mempunyai orientasi keagamaan yang kuat dan diberi nama Islam Abangan.Suatu hasil yang langsung dari gerakan radikal adalah gerakan komunis yang lebih kecil dan lebih tidak berhasil sebab umumnya terbatas di ibukota saja.Sepanjang eksistensinya gerakan komunis cenderung menggunakan kekerasan tetapi ciri yang menyolok adalah usahanya terus menerus untuk memadukan Marxisme dengan Islam.Sebab-sebab utama dari perkembangannya adalah kemerosotan ekonomi dan kekesalan terhadap reorganisasi agraria.Sesudah ditumpaskan oleh gubernemen pada tahun 1927,gerakan komunis ini bergeser ke serangkaian gerakan lokal yang terpencar-pencar yang dipimpin oleh pemimpin mistik dan mesianistis.Sifat kesinambungan antara gerakan komunis radikal dan pergolakan di masa Revolusi menunjukkan bahwa gerakan terdahulu telah meninggalkan warisab yang ampuh hingga sekarang.
  • Pada BAB V setelah ditumpasnya gerakan komunis ,keraton melancarkan lagi kampanye penegasan kembali yang baru sambil memberi dukungan baru kepada kepada pergerakan kebangsaan dan mendesajk lebih kuat untuk memperoleh otonomi lokal.Pada akhir 1931 keraton membuat kesalahan fatal dengan mengadakan kampanye untuk menumbangkan dan menganeksasi Mangkunegaran.Kampanye ini berlanjut selama sisa zaman kolonial dan meracuni hubungan yang sudah tegang antara dua istana.Pada masa Revolusi permusushan antara kedua istana ini memperbesar vakum kekuasaan yang memungkinkan bertumbuhnya unsur radikal.Di masa Revolusi keraton bisa berada dalam kedudukan yang lebih kuat kalau saja sebelumnya ia mencurahkan energinya untuk membina suatu organisasi petani yang kuat dalam wilayahnya sendiri menurut model PKN di Kasultanan.Yang menarik dalam hal PKN dan PKS adalah bahwa kedua organisasi ini,berbeda dengan hampir semua partai politik besar di zaman kolonial sangat berhasil dalam menarik pengikut masaa di pedesaan.Menurut O’Malley,PKN berhasil sebab dijanjikan akan memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi sesungguhnya kepada rakyat dan juga karena ikatan antara rakyat jelata dengan sultan dan kaum bangsawan ditegaskan kembali(1977:305-79).Sukses PKS disebabkan oleh alasan-alasan yang sama.PKS juga menjanjikan akan memenuhi kebutuhan rakyat sesungguhnya,sedangkan maksud utamanya adalah memperkuat hubungan antara keraton Susuhunan dengan rakyat jelata-di wilayah Mangkunegaran.PKMN juga menarik pengikut massa,tetapi hanya selama waktu singkat sebelum menderita keruntuhan yang memalukan.Kegagalan PMKN menunjukkan bahwa rakyat jelata di Mangkunegaran tidak merasa bahwa perhimpunan ini akan memenuhi kebutuhan sebenarnya,Juga diperlihatkan bahwa kesetiaan umum di Mangkunegaran adalah terhadap keraton Susuhunan,bukan terhadap puri Mangkunegaran.
  • Dalam Bab VI atau bab terakhir Goerge D.Larson mengangkat mengenai pentingnya kaum politikus keraton di dalam Parindra dan meperlihatkan bagaimana keterlibatan keraton yang terus berlangsung dalam pergerakan kebangsaan telah membawa akibat yang malang sesudah wafatnya Pakubuwono X pada tahun 1939.Ironis sekali,meskipun selama tiga dekade terus menerus menopang secara moril dan spiritual perjuangan rakyat Indonesia untuk mengakhiri kedaulatan Belanda,keraton Surakarta hanya memetik buah yang pahit di masa Revolusi.Keruntuhan keraton Solo adalah kerugian yang sangat besar bagi rakyat Surakarta dan sampai tingkat tertentu,juga bagi orang Jawa pada umumnya.

BAB I

LINGKUNGAN

Pada awal abad XX, Surakarta dan Yogyakarta menduduki wilayah di Jawa Tengah yang oleh belanda disebut Vorstenlanden yang berarti “ Tanah Raja-raja” tetapi lebih pantas disebut dengan Daerah Kerajaan Jawa. Salah satu ciri yang lebih menarik dalam sejarah Indonesia modern adalah kontras besar antara nasib dua wilayah keraton yang  berlawanan yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Kerajaan yang semi otonom ini adalah suatu sampingan yang aneh dari hubungan Belanda-Jawa. Sisa–sisa suatu proses pengusaan dari imperium Mataram yang pernah berkuasa yang meliputi sebagian besar pulau Jawa pada abad ke XVII dan awal abad ke XVIII. Karisedenan Surakarta dibagi menjadi dua wilayah yang hampir sama besar yaitu Susuhunan dan Mangkunegaran.

Dibawah pemerintahan Sultan Hamengku Buwono IX Daerah Istimewa Yogyakarta ditranformasikan dari sebuah bentuk pemerintahan yang paling tradisional di Indonesia menjadi suatu pemerintahan yang paling dekat kepada pola Barat yang demokratis dibanding daerah manapun di Indonesia. Namun hal ini sangat berbeda dengan perkembangan Surakarta. Di sini penguasa tradisional yaitu Susuhunan dan Mangkunegoro tidak bersimpati dengan revolusi, tidak mengambil tindakan yang progresif dan akhirnya dipecat karena mereka telah kehilangan kesetiaan rakyatnya. Masa revolusi di Surakarta merupakan masa pergolakan sebab kota ini menjadi pusat kegiatan komunis, perang antar kelas, penculikan, dan kekacauan umum yang merembet keluar Jawa.

Setelah terjadi pergolakan tahun 1965-1966 Surakarta telah terhenyak dalam keadaan yang agak pasif dibawah pemerintahan militer. Mungkin faktor yang menentukan keadaan buruk di Surakarta adalah tidak adanya pemimpin progresif dan berwibawa seperti Sultan Yogyakarta. Berbeda dengan Sultan penguasa-penguasa tradisional di Surakarta hanya menguasai suatu wilayah yang hampir tidak melebihi istana mereka. Perbedaan antara Surakarta dan Yogyakarta  terlihat dari keterlibatan ekonomi. Kedua istana di Surakarta terlibat langsung dalam perkebunan berskala besar ditanah mahkota yang diusahakan secara komersial, sedangkan tanah mahkota di Yogyakarta merupakan perusahaan relative sederhana sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok dari istana. Namun aristokrasi baik di Yogyakarta maupun Surakarta secara meluas terlibat dalam penyewaan tanahnya kepada perusahaan Barat yang membawa dampak besar bagikedua wilayah ini. Pengaruh perusahaan Barat yang paling meresap di Yogyakarta adalah oleh perkebunan tebu yang malahan membawa dampak yang lebih mendalam daripada di Surakarta.

Pada tahun 1812 pemerintah Inggris memaksakan sebuah perjanjian baru terhadap isatana baik di Yogyakarta maupun di Surakarta yang menghasilkan lagi penyusutan wilayah dan penghasilan serta pengurangan wewenang atas pemerintahan internal. Kedua istana ini juga tidak diperbolehkan mempunyai tentara , kecuali sebuah pasukan pengawal yang kecil. Bentuk vorstenlanden yang terakhir diciptakan seusai perang besar di Jawa yaitu Perang Diponegoro (1825-1830). Setelah perang selesai gubernemen memutuskan untuk menghukum istana Yogyakarta, yang menurut mereka bertanggung jawab atas perang ini, dengan mengurangi wilayahnya, sebagian wilayah Surakarta diambil sedangkan wilayah Mangkunegaran diperluas.

Pada awal abad ke XX karisedenan Surakarta dalam hal teknologi masih terbelakang dan lebih bersifat agraris, dengan adanya kota kecil di sana sina dan sebuah kota besar. Di karisedenan Surakarta pada dasarnya ada dua system pemerintahan territorial, pribumi dan Eropa, yang kadang –kadang bertumpang tindih namun keduanya berada di bawah kekuasaan residen. Dalam Kasunanan pemerintah pribumi mengenal pembagian dalam tiga unsure pokok. Pertama, bagian sebelah barat laut keraton , diseberang sungai pepe adalah kepatihan , disini terdapat kediaman dan kantor Wazir bersama pegawainya yang melaksanakan sebagian besar dari pemerintahan kerajaan sesungguhnya. Kedua adalah Kasunanan yaitu keraton, secara tradisional cabang ini dikepalai oleh putra mahkota atau pangeran adipati anom. Lepas dari administrasi keraton . keluarga raja secara formal diatur dalam dua cabang, kiri dan kanan masing-masing dikepalai oleh seorang pangeran wedono yang biasanya dipegang oleh putera atau saudara susuhunan. Ketiga , pengulon atau kelompok pegawai keagamaan Islam, dikepalai oleh seorang penghulu. Fungsi utama kelompok ini adalah dalam hal perkawinan dan pewarisan.

Dengan adanya karya Charlotte den Haspell sekarang kita memiliki pengertian yang jauh tentang maksud dan tujuan intervensi Belanda di Vorstenlanden. Motif semula dari gubernemen di Batavia adalah keprihatinannya atas masalah serius tentang ketidakamanan (yaitu kejahatan) di daerah kerajaan yang asal muasalnya dapat ditelusuri sejak Perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830. Selama sisa abad ke XX, sesudah tahun 1870 telah tumbuh keinginan yang sudah terpendam di pihak Belanda untuk mengadakan intervensi agar supaya system hukum dan polisi ditingkatkan, rangsangan kedua dating dari pengusaha perkebunan Eropa yang terlibat vorstenlanden sejak akhir abad XVIII. Mereka mendesak agar gubernemen meleindungi kepentingannya, khususnya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada mereka dari berbagai kriminalitas. Factor ketiga adalah keprihatinan gubernemen tentang kerusuhan kaum buruh diperkebunan. Pad atahun 1878 terpecah pemogokan protes disalah satu perkebunan di Pakualaman yang nyaris terjadi pemberontakan dalam skala luas. Di Kasultanan terjadi insiden pada tahun 1882, 1886, 1905 ketika buruh perkebunan yang tidak puas berbaris ke ibukota dan mengadakan aksi duduk sebagai protes. Insiden tahun 1878 dan 1886 hanya dapat ditekan dengan mengerahkan tentara. Factor keempat yang mempengaruhi politik gubernemen terhadap Vorstenlanden adalah sukses Belanda terhadap dalam aksi militernya didaerah seberang. Ekspedisi Lombok pada tahun 1894 dan akhirnya kemajuan yang berhasil dalam perang di Aceh (1873-1904) member kepada gubernemen suatu sikap yang lebih yakin. Factor kelima yang menjadi penting di Surakarta sekitar 1908 adalah suatu semangat idealisme yang baru.

Di Surakarta tali kekeluargaan, hubungan patron-klien dan factor-faktor integratif lainnya sangat penting untuk memelihara keutuhan masyarakat desa, namun beberapa sumber yang berpengalaman banyak menunjukkan bahwa sebelum reorganisasi dilaksanakan masyarakat pedesaan di Kasunanan ( dan dalam beberapa hal di Mangkunegaran) telah longgar atau tidak harmonis lagi dan tidak mempunnyai ikatan desa yang sebenarnya. Struktur administraif dan system pertanian didasarkan pada hak tradisional raja atau tanah. Petani tidak lebih daripada penggarap tanah raja dengan syarat sewa-menyewa yang berat.

Sebelum reorganisasi agrarian, tanah di Surakarta digarap menurut tiga cara. Pertama , tanah makota yang diatur langsung atau disewakan oleh raja sendiri. Dalam hal ini ada beberapa cara, ada yang membayar in natura (dalam bentuk barang), ada yang dengan uang dan yang lain hanya dengan tenaga buruh pekerja menurut undang0undang yang berlaku khusus. Kedua tanah lungguh yang tidak disewa kepada perkebunan. Tanah ini diberi kepada anggota keluarga raja dan pegawai untuk menyambung hidup mereka. Pemegang lungguh menjadi penguasa atas hasil tanahnya tetapi bukan pemilik tanah. Hak lungguh ini turun temurun untuk keluarga Raja saja dan hanya sampai keturunan ketiga. Kewajiban pemegang lungguh terhadap raja adalah diharuskan melayani raja pada waktu yang khusus dan pad hari-hari tertentu dia harus menghadap kepada raja untuk sowan. Tipe tanah yang ketiga adalah yang disewakan kepada perkebunan , baik langsung oleh raja maupun oleh pemegang lungguh. Pada tahun 1918 di karisedenan Surakarta terdapat 96 perkebunan yang disewa

Reorganisasi pertanian dimulai sebagai eksperimen pada tahun 1909 di krapyak, tanah mahkota Susuhunan. Antara 1912 dan 1917 semua tanah di Vorstenlanden yang tidak disewakan kepada perkebunan mengalami reorganisasi sedangkan tanah perkebunan menyusul antara tahun 1920 dan 1926. Sebuah kantor pusat agraria untuk Kasunanan dan Mangkunegaran  didirikan pada tahun 1914 untuk melaksanakan perubahan ini. Cirri-ciri dari perubahan agrarian tersebut adalah penghapusan system lungguh, penciptaan pemerintahan desa yang sbenarnya, pemberian hak yang lebih kuat kepada rakyat atas tanah, penggantian system sewa tanah dan pengurangan kerja rodi.

BAB II

KERATON DAN SAREKAT ISLAM

Dalam tulisan ilmiah tentang Indonesia hanyabdiperhatikan sedikit tentang peranan vorstenlanden di jawa tengah namun di Yogyakarta tempat lahirnya boedi oetomo, partai poitik sesungguhnya lahir dengan dukungan keluarga pakualaman tahun 1908.muncunya vorstenlanden organisasi-organisasi kebangsaan pertama di Indonesiabukan suatu hal yang mengherankan. Menurut salah seorang penulisJ.Th. Petrus Blumberger daerah vorstlenden adalah tempat “jantung Jawa berdenyut”

Meski daerah jawa terpisah-pisah namun daerah kerajaan ini adalah kenangan yang memiliki kemegahan masa lampau dan bekas kesatuan kerajaan Mataram sehingga menimbulkan rasa nasionalisme tesendiri. Seperti yang di catat oleh D.A Rinkes tahun 1913, asisten untuk penasehat untuk urusan bumi putera, gagasan untuk merestorasikerrajaan mataram tidak pernah mati.Hal ino dapat dilihat dari pengaruh sarekat Islam dalam mempengaruhi pemikiran istana pada masa kolonialisasi. Rinkes terlalu cepat puasmenolak kemingkinan bahwa raja akan menerima dengan baik gagasan untuk melaksanakan restorasi demikian, karena menurutnya pengaruh Eropa sangat kuat mendukung posisi mereka guna mendukung eksistensi mereka di mata rakyat.

awal abad X raja dan aristokrat dihadapkan pada prospek campur tangan Belanda dalam urusan mereka sehingga terjadi pengurangan status mereka yang drstis dan menyakitkan hati. Sehingga mereka melihat alsan guna melakukan pergerakan kebangsaan dengan simpati sebagai suatu cara memperkuat kedudukan dan prestis mereka.

Cara yang tidak langsung, untuk menghindari konfrontasi terbuka adalah dengan menonjolkan kebudayaan Jawa. Begitu pula disimulasikan(sikap berpura-pura) dipermukaan terlihat bersahabat namun bila mereka tidak awas mereka akan tertipu. Pola menarik lain adalah yang ditemukan di sejarah jawa yaitu beberapa kali suatu gerakan anti Belanda diilhami oleh istana akan gagal, kemudian diingkari dan raja meminta maaf dan mencoba menjatuhkan kesalahan kepada seseorang yang dikambinghitamkan. Jarang ada kecurigaan yang ditujukan pada raja.

Tokoh sentral dalam kerajaan Surakarta”paku dunia”-Paku Buwono- tetap merupakan seorang yang eflusif(sukar dipahami), membingungkan dan barang kali  dianggap enteng oleh serangkaian resioden dan gubenur yang berkuasa. Selain itu ia juga dianggap kurang berpendidikan karena tidak penah megeyam pendidikan ala Barat karena kekerasan hati sang ayah. Namun disamping itu terdapat sifat menonjol lain yaitu kedermawanannya ia ada;lah seorang yang mau membantu seseorang dan sopan terhadap orang lain. Namun disayangkan ia tidak mengenal nilai uang sehingga para pegawainya sering bingung menaggapi permintaannya akan uang.

Kebanyakan laporan Belanda tentang Susuhan menggambarkan ia seorang pesolek, lemah dan agak bodoh tetapi setia terhadap keluarganya serta pada keluarga kerajaan Belanda dan pemerintahan Hindia Belanda. Ia suka memakai pakaian resmi dan memamerkan tanda kebesarannya secara berlebihan. Ia memeluk agama yang sama seperti rakyatnya, kepercyaan tersebut dianggap tahyul bagi orang Eropa. Tetapi gambaran yang disajikan oleh Van Wijk dan diikuti oleh penulis lain ,beliau adalah orang yang lemah tubuh serta wataknya, yang sangat takut pada anggota keluarga kerajaan dan para pegawai tinggi di istana. Orang Belanda pada tahun 1899 risau akan kesehatannya karena menderita batu ginjal dan tidak bisa mengontrol gaya hidupnya , naun beliau mampu bertahan sampai usia72 tahun dan mangkat tahun 1939. Dengan memaksa wasir yang sudah tua supaya pensiun tahun 1916 dan diganti putra wasir yang lemah, maka kedudukan paku Buwono semakin diperkuat. Pertengahan 1920-an, Residen JH Nieuwenhuys(1924-1927) melaporkan bahwa Susuhan berangsur-angsur telah menjadi “despot”(raja yang lalim) dimana ia sangat disegani baik oleh garwa maupun putranya. Kata-katanya sangat menyengat dan tajam sehingga tidak ada yang berani melawan atau membawa kabar buruk. Gambaran tesebut diperkuat oleh keterangan gubenurM.B. Van Der Jagt(1927-1929) yaitu dengan mengatakan bahwa ia raja yang suka berfoya-foya dan tegas dalam tindakannya.

Keluhan yang umum dari para residen dan gubenur  adalah keengganan Susuhan dalam memahami urusan-urusan keraton dan keuangan baik pajak maupun urusan administrasi lainnya. Hal ini dipandang sebagai salah satu kelemahannya. Anehnya, adanya kemungkinan bahwa Susuhan menetabg usulanusulan tesebut tidak dipahami.

Meskipun tidak menaruh minat terhadap masalah keuangan dan administrasi keraton namun ia menaruh perhatian pada dua hal yaitu upacara dan politik. Meski mengeluarkan dua juta gulden setahun untuk keperluan istana namun ia menerapkanpola hidup sederhana berbeda dengan yang sering digambarkan. Sehingga guna mengurangi pengeluaran yang berlebihan maka pengadaan upacara mewah dibatasi. Tetapi Susuhan maupun anggota lain menentang secara fundamental karena istana akan kehilangan fungsi vitalnya. Karena itu Susuhan menjaga hal tersebut sanpai hal detailnya.

Bial Susuhunan dianngap  bodoh maka tidak mungkin ia mampu menyaksikan 10 pergantian gubenur dan 13 pergantian residen. Selain itu ia diberi julukan Wicaksana(Bijaksana). Selain itu ia mampu mengelak dari pergolakan dan mampu menjaga martabatnya sebagai penguasa pribumi Jawa yang terkenal.

Kesetiaanya terhadap Belanda tidak perlu dipertanyakan, karena pada saat ia naik tahta ia menanda tangani suatu perjanjian dimana tertukis bila ia gagal menjalankan kewajiban ia dapat disingkirkan selain itu dia juga mrenjalankan semua kewajibannya dengan baik sesuai catatan dari residen yang berkuasa.

BAB III

KERATON DAN KEHIDUPAN POLITIK 1914-1922

Pada kemunduran SI ada tiga perkembangan utama dalam bidang politik di Surakarta. Yang pertama, pada tahun 1914 adalah pergeseran pimpinan Budi Utomo dari Yogya ke Solo. Pada awalnya keterlibatan keraton Solo berhati-hati, tapi pada akhir 1921 Susuhunan mengadakan kunungan ke daerah-daerah dan putranya memimpin Budi Utomo sehingga menyebabkan Belanda menjadi gelisah untuk turun tangan dan mengurangi keterlibatan keraton dalam politik. Pada kedua tahun 1916 dengan pengangkatan seorang politikus muda menjadi kepala baru di istana Mangkunegaran dan dengan cepat membuktikan sebagai administrator penguasa yang sanggup dan yang juga tetap memberi sumbangan penting kepada kebangkitan Jawa di bidang politik dan kebudayaan. Kesempatan yang tidak dimanfaatkan untuk mengadakan persesuaian paham antara kedua keraton di Solo ini akan membawa konsekuensi politik yamg amat penting di kemudian hari. Yang ketiga pada tahun 1918 ketika pecah suatu gerakan yang menentang kedua keraton tersebut, menentang tanah perkebunan dan gubernemen, yang mengawali dasawarsa berikut yang penuh dengan kerusuhan radikal.

Budi itomo – Perkembangannya hingga 1915

Budi Utomo secara resmi didirikian oleh sekelompok mahasiswa kedokteran di Batavia dalam bulan Mei 1908 dan merupakan organisasi nasionalis yang pertama di Hindia Belanda.

Pentingnya makna Budi Utomo dalam sejarah Indonesia adalah karena organisasi ini menandakan awal dari kebangkitan nasional di Nusantara. Yang belum mendapat penekanan sekarang yang cukup adalah bahwa kebangkitan “nasional” tersebut pada masa awalnya bukan bersifat Hindia atau Indonesia, melainkan Jawa. Yang juga memerlukan penekanan adalah bahwa gagasn yang paling menonjol di masa permulaan nasionalisme Jawa ini adalah restorasi kerajaan Jawa (bukan republik).

Sebagai sebuah organisasi yang politis sangat penting, yang mewakili suatu bangsa yang mengejar kemerdekaan terutama bagi orang Jawa, maka Budi Utomo tak boleh tidak mencantumkan kemerdekaan nasional sebagai program partainya.

Scherer menekankan bahwa Budi Utomo didirikan oleh para priyayi profesional yang non birokratis daripada oleh priyayi dari kalangan birokrasi tinggi, dan juga bahwa tindakan ini sendiri merupakan suatu langkah yang radikal. Tetapi dalam kenyataannya asal-usul Budi Utomo sama sekali tidak radikal. Dorongan yang kuat diberikan oleh seorang dokter Jawa pensiunan dari Yogyakarta, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan oleh Pangeran Notodirodjo.

Pada kongres Budi Utomo pertama diketuai oleh Dr. Wahidin diselenggarakan dalam bulan Oktober  1908 di Yogyakarta karena diadakan di Vorstenlanden dan karena Pangeran Notodirodjo dan keluarga Pakualam menunjukkan simpatinya. Diskusi kongres banyak memusatkan perhatian terhadap peranan pendidikan Barat untuk masyarakat Jawa.

Budi Utomo didirikan di Solo pada tahun 1908, dan juga pada tahun yang sama pada tahun 1909 cabang ini tidak meneruskan kegiatannya sebab tidak bisa setuju dengan policy yang ditetapkan oleh pengurus pusat. Ketika di bawah pimpinan dua ketua nasional yang pertama Budi Utomo membatasi dirinya pada soal sosial kultural dan menjadi relatif kurang dikenal karena munculnya organisasi lain terutama Sarekat Islamyang mendapat dukungan masa.

Penampilan Soerjosoeparto – Mangkunegoro VII

Soerjosoeparto adalah putra ketiga Mangkunegoro V (1881-1896), tetapi walaupun berkelahiran bangsawan tinggi masa awalnya ditandai dengan suatu perjuangan melawan kemalangan. Ambisi yang telah diidam-idamkannya adalh untuk mengunjungi Eropa dan belajar di negeri Belanda untuk mengisi kekurangan dalam pengetahuannya, terutama dalam bahasa Jawa kuna. Soerjosoeparto sangat mendambakan suatu proses demokratisasi di kepulauan Hindi dan dibawah pimpinannya nasionalisme menjadi masalh terpenting bagi Budi Utomo (yang pada waktu itu masih lebih berorientasi kepada kebudayaan), dan perwakilan rakyat menjadi isyu tunggal yang paling penting.

Mangkunegoro VII dengan nyata menjaid salah seorang tokoh yang lebih menonjol dalam sejarah jawa, seorang tokoh renaissance modern yang pandai menulis dan mengambil tindakan, seorang penguasa yang terkenal karena memajukan kesenian dan karena upayanya untuk membantu kebangkitan kembali bahasa dan kebudayaan Jawa. Dalam tujuannya untuk memperbaiki kemakmuran rakyatnya, penguasa baru ini bekerjasama dengan Belanda dalam arti luas, namun dalam hatinya ia tetap seorang nasionalis Jawa yang sejati.

Peranannya sebagai pemimpin juga amat diperkuat pada awal Juli 1918 ketika atas inisiatifnya pertemuan pertama dari suatu rangkaian kongres untuk memajukan perkembangan kebudayaan Jawa diselenggarakan selama tiga hari di kepatihan Mangkunegaran. Prangwedono menjadi ketua kehormatan sedangkan Susuhunan bertindak sebagai pelindung tetapi menolak untuk menghadirinya, suatu sikap yang mengandung arti. Akan tetapi Susuhunan pun memperkenankan pintu keratonnya dibuka untuk umum selama kongres berjalan untuk pertama kali dalam sejarahnya.

Selain Belanda yang tidak akan menyetujui seorang politikus aktif sebagai kepala Mangkunegaran, adalah sikap Susuhunan yang dengan serius membatasi aspirasi kepemimpinan Prangwedono. Sejak masa pemerintahannya Prangwedono sudah terlibat dalam sengketa dengan Susuhunan mengenai kedudukannya. Pada kunjungannya perdana ke keraton ia mengenakan seragam letnan kolonel untuk menghindari kewajiban menyembah kepada Susuhunan memperlihatkan kepada Prangwedono bahwa ia sadar permainan di balik pakaian seragamnya, dan menyindir dengan kata perpisahan. Permusuhan di pihak Susuhunan dan pengiringnya diperbesar lagi karena anggapan mereka bahwa Prangwedono adalah seorang anak manja gubernemen, dan tak ada kesempatan yang dilewati tanpa Susuhunan menunjukkan bahwa ialah yang menempati kedudukan tertinggi di Vorstenlanden. Untuk sementara ketegangan ini membara di balik serangkaian insiden yang kelihatannya sepele. Tetapi pertentangan kepribadian dan ambisi Pakubuwono dengan kehendaknya untuk menegaskan kedudukannya sebagai penguasa tradisional yang tinggi, dan Mangkunegoro dengan upayanya untuk menandaskan kemerdekaannya akhirnya akan bermuara dalam suatu perang saudara dalam bidang politik.

Budi Utomo dan Keraton, 1916-1922

Sesudah pengunduran diri Soerjosoeparto sebagai ketua umum Budi Utomo. Banyak orang keraton tidak senang dengan pengangkatan Djojonagoro sebab mereka lebih condong kepada Woerjaningrat. Secara resmi Susuhunan memang telah menganjurkan supaya yang diangkat adalah Woerjoningrat. Karena kepintarannya dan kebijaksanaannya diakui oleh Belanda yang takut kepadanya dan oleh sebab itu makin membencinya lagi dan melihatnya sebagai seorang yang licik di pinggir panggung, yang dengan hati-hati melindungi dirinya sendiri sambil mendalangi tindakan-tindakan dalam keraton.

Motif utama di balik keterlibatan keraton dalam politik selalu adalah kedongkolan terhadap campur tangan Belanda yang semakin besar dalam urusan Vorstenlanden. Tujuan pokok adalah otonomi politik, bukan hanya untuk Vorstenlanden tetapi juga untuk seluruh tanah Hindia.

Budi Utomo dalam waktu sementara waktu, berpegang pada politik yang relatif moderat di tengah-tengah suasana penuh harapan yang sedang memuncak. Bagi Woerjaningrat bahwa keadaan ini penuh frustasi karena ia menghadapi anggota-anggota yang umumnya konservatif, toleransi Belanda yang terbatas, dan kegagalan terus menerus di pihak Belanda untuk melaksanakan otonomi politik yang sesungguhnya.

Pada kongres Budi Utomo yang diselenggarakan dalam bulan Oktober 1920 di Yogya, Woerjaningrat mendesak keinginannya supaya lebih dekat dengan massa rakyat. Walaupun Budi Utomo telah melepaskan dirinya dari Konsentrasi Radikal dan menyatakan kesetiaannya kepada gubernemen, diumumkan pada kongres ini bahwa pendiriannya supaya tetap meneruskan perubahan politik dan menerima mosi yang menghimbau agar ada kontinuitas dalam kebijaksanaan pada Gubernur Jenderal dan tidak mengadakn perubahan dalam pedoman yang telah digariskan menuju perkembangan konstitusional bagi penduduk serta negeri.

Kemudian suatu perkembangan baru menggerakkan Budi Utomo dan keraton untuk mengambil tindakan yang lebih agresif. Dalam Keraton memperlihatkan tanda-tanda ketegasan yang baru. Narpowandodno, perhimpunan keluarga Susuhunan, mengadakan rapat pada tanggal 30 November 1921 untuk memprotes tindakan yang baru saja dilaksanakan gubernemen yang membuat pembedaan baru yang lebih tajam antara warga gubernemen dan warga Vorstenlanden.

Pada suatu rapat umum Budi Utomo tanggal 24-26 Desember 1921 di Solo, panggung telah disiapkan untuk peristiwa politik yang penting. Budi Utomo mempunyai tiga pokok dalam programnya : memajukan pendidikan, mempengaruhi suara dalam pemerintahan di tanah airnya sendiri, dan memajukan kepentingan ekonomi rakyat.

Karena adanya masalah di dalamnya di kepengurusan, berayunlah Budi Utomo ke sebelah kiri sudah tentu tidak luput dari perhatian penguasa Residen Harloff yang sangat gelisah karena perlawatan Susuhunan dan manfaat politik yang diambil oleh kelompok keraton waktu itu.

Paling sedikit untuk sementara waktu, berakhirlah usaha Budi Utomo yang patut dicegah dilihat dari sudut politik yang hendak memanfaatkan koneksinya dengan pangeran-pangeran Surakarta sebagai alat publisitas bagi aksi revolusionernya.

Tambahan Residen Harloff memberlakukan peraturan tertanggal 20 Mei 1920 yang membatasi hak untuk mengadakan pertemuam umum, peraturan yang sebelumnya tidak berlaku bagi Budi Utomo. Cabang Solo mulai tunduk kepada angin yang berkuasa dan pada suatu rapat pengurus tanggal 3 Maret pengurus pusat Budi Utomo dikecam karena telah mendukung para pemogok. Dengan campur tangan Belanda maka berakhirlah sudah masa cemerlang Budi Utomo dan mulailah suatu periode menyendiri.

Hubungan keraton dengan Budi Utomo, walaupun kurang menyolok, tidak pernah terputus, sebab Hadiwidjojo diganti sebagai ketua umum oleh Dr. Radjiman. Ia meneruskan jabatan ini selama kira-kira satu tahun, seperti yang dilaksanakannya pada tahun 1914, dalam peranan yang pada dasarnya sebagai caretaker (ketua sementara). Bagi kaum politikus keraton, acaranya kini adalah kewaspadaan.

BAB IV

RADIKALME DAN KOMUNISME DI SURAKARTA

1918-1927

Pertumbuhan Gerakan Radikal,1918-1920

Dalam sejarah Surakarta suatu tonggak penting adalah tahun 1918 ketika muncul suatu gerakan radikal menentang kedua istana,perusahaan perkebunan,dan gubernemen.Di samping masyarakat petani,gerakan ini juga menyusupi secara serius kalangan pegawai pribumi,polisi dan militer.Gerakan ini juga mendapat beberapa penganut dari kalangan aristokrasi dan kaum bangsawan.Walaupun gerakan ini akhirnya ditumpas oleh gubernemen,ia telah meninggalkan suatu warisan yang merintis jalan untuk gerakan komunis.

Alasan dasar yang dikemukakan oleh para pemimpin radikal adalah bahwa gerakan mereka timbul sebagai reaksi,agaknya hampir secara spontan terhadap kesulitan yang sangat besar di bidang ekonomi.Faktor-faktor utama yang sesungguhnya mencetuskan gerakan ini adalah : kehadiran beberapa pemimpin yang sangat bersemangat,terjadinya suatu bencana alam,kesalahan terhadap tindakan gubernemen menghadapi bencana ini,dan ketidakpuasan terhadap reorganisasi agraria yang dijalankan gubernemen.

Patut diingat bahwa pada masa awal gerakan Sarekat Islam,keraton menyediakan suatu tempat yang wajar bagi perasaan nasionalisme Jawa yang sedang bangkit,bukan hanya di kalangan masyarakat Surakarta,tetapi juga di daerah-daerah Jawa lainnya.Ketika pengaruh keraton menurun maka popularitas gerakan ini di Surakarta menurun pula,dan selama suatu periode yang singkat karisidenan ini mengalami masa yang relatif tenang.Ketenangan ini tiba-tiba berakhir pada awal tahun 1915 terjadi bencana alam yang secara tradisional di Jawa di anggap sebagai pertanda berakhirnya dinasti raja.

Pada bulan Maret 1915 muncul penyakit pes di ibukota,dekat stasiun kereta api Jebres yang mungkin berasal dari Jawa Timur dan meluas ke seluruh kota dan pedesaan.Penyakit ini mereda pada tahun 1916 namun muncul lagi pada tahun 1920.Khususnya di daerah Boyolali dan Klaten serta ibukota mencatat angka kematian yang paling tinggi.Untuk memberantas penyakit ini pemerintah Belanda telah mengambil beberapa tindakan,bekerjasama dengan raja-raja pribumi.

Pada Kongres NIP di Solo tanggal 21 Maret,diadakan pagelaran wayang yang berkisar tentang sjarah keluarga Raja-raja mataram dengan tujuan menjatuhkan citra Kraton.Kraton memberikan reaksi keras dengan protes tertulis yang dikirim oleh Pangeran Hadiwidjojo kepada asisten residen untuk melarang semua pertunjukan selanjutnya.Namun,Tjipto maju dalam kongres dan memberikan ringkasan dari bebrapa tema utama tentang pertunjukan yang dilarang.

Pada kongres ini berpidato pula Haji Misbach,diantaranya mengkambinghitamkan perusaaan perkebunan dalam hal kekuarangan makanan di kalangan orang miskin bulan Desember 1915,seluruh kota Surakarta secara sitematis diperbaiki blok demi blok dan diperluas ke sejumlah kota dan desa tetapi cara ini tidak maksimal untuk mecegah pecahnya epidemi yang kedua.Selain itu adanya masalah dengan pembayaran uang muka untuk perbaikan rumah oleh gubernemen sehingga memancing kemarahan rakyat.Di garis depan perlawanan ini ada dua anggota Insulinde cabang Solo yaitu Haji Mohamad Misbach sebagai aktivis utama dan Dr.Tjipto Mangoenkoesoemo yang dianggap sebagai otak di balik gerakan yang sedang timbul di Surakarta.

Dibukanya sekolah dokter oleh Belanda di berbagai daerah wilayah Jawa untuk pribumi menyebabkan banyak priyayi birokrasi tradisional secara terbuka memusuhi profesi yang baru ini ( dokter,guru,ahli hukum ).Para priyayi birokrasi tradisonal tidak suka dengan perluasan  priyayi sehingga meremehkan para priyayi baru dalam masyarakat secara mencolok “ priyayi rendahan “.Bentrokan antara priyayi lama dan priyayi baru ini menjadi pendorong bagi golongan terakhir untuk menuntut pembaharuan sosial.

Pada Oktober 1905,Tjipto lulus dari sekolah kedokteran di Batavia dengan gelar Indlandsch Arts maka sesuai persyaratan kontrak selama dia masih menjadi mahasiswa dengan bekerja dalam dinas gubernermen.Selama bertugas dia selalu berselisih dengan para bupati.Tahun 1912 Tjipto dan Douwes Dekker mendirikan Indische Partij dengan tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Dalam tesisnya,Savitri Scherer memberikan gambaran yang kontroversional tentang gagasan politik Tjipto : “ Tjipto mau tak mau percaya bahwa perubahan sosial bisa dicapai melalui aksi konstitusional.Ia buta terhadap kenyataan bahwa konstitusi adalah konstitusi pemerintah kolonial.Ia naif dan lupa bahwa fungsi utama dari pemerintah kolonial adalah untuk melayani kepentingan penguasa kolonial serta bangsanya,bukan untuk bangsa yang dijajah yang eksistensinya hanyalah untuk melayani penguasa kolonial dengan baik sekali.Ironinya adalah bahwa kepercayaan yang dicurahkannya kepada Belanda,kepada konsep mereka,tidak timbal balik sebab tidak dibalas oleh Belanda “ ( 1975 : 105 )

Maret 1913 Indische Partij dilarang oleh Gubernemen dengan alasan bahwa organisasi ini adalah partai politik yang merupakan ancaman terhadap ketertiban umum.Biarpun sudah dilarang dan tiga pemimpin tertinggi ( Douwes Dekker,Tjipto dan Soewardi Soerjaningrat ) talah dibuang namun cita-cita Indische Partij belum berakhir.Banyak dari anggotanya bergabung dengan Insulinde mengambil alih kepemimpinannya dan membawanya ke adalam arus revolusioner.

Pada permulaan 1918 terjadi suatu insiden yang agak aneh di Surakarta yang menimbulkan amarah orang Muslimin yang saleh di seluruh Jawa dan menambah benih kegusaran kepada kaum radikal di Surakarta beserta sekutu mereka-kelompok Tjokroaminoto dalam Sarekat Islam.

Keputusan untuk mendirikan lingkar di luar ibukota ternyata merupakan saat penting dalam perkembangan gerakan radikal.Misbach dan kawan-kawannya mulai berhubungan dengan masyarakat pedesaan,menemukan sebuah sumber baru untuk mengadakan agitasi terhadap sistem agraria yang usang yang masih berlaku disana.Penduduk pedesaa Vorstenlanden umumnya masih sesak dalam peraturan-peraturan wajib yang mengekang dengan sanksi-sanksi pidana.

Periode antara kira-kira pertengahan 1918-1920 merupakan masa yang sulit dalam sektor ekonomi Hindia.Inflasi dalam biaya segala kebutuhan hidup sangat tinggi sedangkan gaji umumnya tidak berubah tarutama di daerah pedesaan Jawa muncul ketidakpuasan yang semakin bertambah.Namun demikian meskipun keadaan sosial dan ekonomi yang sudah sangat rawan di pedesaan Vorstenlanden sangat kontras sekali dengan keadaan di Yogyakarta.

BAB V

KERATON BERGERAK MAJU 1927 – 1935

Budi Utomo dan Keraton, 1927 – 1935

Pada awal 1922 mendorong Belanda untuk ikut campur dan memaksakan pengunduran diri dari dua putra Susuhunan dari kedudukan pimpinannya dalam Budi Utomo. Undang-undang Pembaharuan Pemerintah yang disajikan pada bulan April 1922 sama sekali tidak sesuai dengan semangat komisi pembaharuan yang menghendaki partisipasi substansial dari penduduk Hindia dalam pemerintahnnya sendiri (Van Niel 1960:203-6).

Pada pertengahan 1923 Dr. Radjiman diganti sebagai ketua pengurus pusat oleh Woerjaningrat (Van der Marel, MvO 1924:11) yang meneruskan politik moderat tetapi juga meneruskan kritiknya terhadap gubernemen. Perpecahan dalam pimpinan Budi Utomo menjadi lebih nyata lagi pada tahun berikutnya, dan pada kongres yang diadakan tanggal 10-12 April 1925 di Solo, pengurus pusat yang umumnya terdiri dari pegawai Kasunanan, diganti oleh sebuah pengurus yang lebih radikal. R. Slamet, pegawai pada dinas pegadaian dan anggota dewan kota Semarang, menjadi ketua yang baru. Pengurus pusat baru ini yang terdiri dari komisaris dari Semarang, Buitenzorg (Bogor), Batavia, Pekalongan dan Yogyakarta, kini berpindah ke Semarang dan gerakan ini menjadi lebih aktif di bidang politik (Petrus Blumberger 1931: 34–6).

Pada kongres tanggal 2 – 4 April 1926yang diadakan di Solo politik non-kooperasi akhirnya diterima secara resmi. Tetapi hal ini ternyata merupakan suatu malapetaka, sebab para anggota yang kemudian mengundurkan diri dari dewan-dewan kota sesuai dengan politik tersebut, diganti oleh anggota dari luar Budi Utomo, jadi akibat sesungguhnya adalah bahwa Budi Utomo telah hilang suaranya dalam badan-badan yang berpengaruh ini. Ditambah lagi dengan keberatan dari banyak anggotanya yang menggantungkan hidupnya kepada pekerjaan gubernemen, menjurus ke sebuah rapat dalam bulan Juni 1926 di Yogya yang meninggalkan politik non-kooperasi dan tiga anggota militan dari pengurus pusat di Semarang mengundurkan diri. Pada kongres pada hari Natal tahun 1926 dipilih lagi sebuah pengurus pusat lain, dikepalai oleh RMAA Koesoemo Oetojo, mantan bupati Jepara dan anggota Volksraad. Pengurus pusat berpindah ke Yogya dan politik non-kooperasi ditolak dengan tegas (Petrus Blumberger 1931: 37, 277–83).

Sebagaimana halnya dengan kampanye keraton sebelumnya untuk Sarekat Islam dan Budi Utomo, Susuhunan sekali lagi memutuskan untuk mengadakan perlawatan yang mencolok ke luar Vorstenlanden disertai oleh sebuah iringan yang besar. Yang khas mencerminkan suasana baru untuk menegaskan kembali kepentingan keraton adalah sebuah pidato pada awal Februari 1926 dalam sebuah pertemuan Narpowandowo oleh RT Djaksodipoero, salah seorang tangan kanan Woerjaningrat dan menantu dari Pangeran Koesoemodiningrat, seorang kakak terkemuka dari Susuhunan. Pada tahun 1920-an ia memegang berbagai jabatan di keraton dan kepatihan dan menjabat sebagai ketua Budi Utomo cabang Solo dan ketua umum dari Jong Java.

Sekitar Juli 1926 sebuah Studie Club Indonesia, didasarkan atas badan yang didirikan oleh Dr. Soetomo di Surabaya dua tahun sebelumnya, didirikan di Solo.  Keanggotaannya tidak pernah banyak tetapi terdiri dari Woerjaningrat, Dr. Radjiman dan kaum politikus lainnya yang berpengaruh. Kegiatannya yang paling adalah publikasi yang bernama Timboel, sebuah penerbitan yang pro-puri, pro-nasionalis yang mulai terbit dua bulan sekali dalam bulan Januari 1927. Di bawah redaksi Dr. Radjiman dan RP Mr. Singgih dan dengan subsidi f 200 sebulan dari keraton (sebagian dari kas keraton dan sebagian dari kantong Pangeran Koesoemojoedo sendiri), Timboel melancarkan kampanye selama lebih dari enam tahun melawan politik Belanda di Vorstenlanden, terus menerus mendesak supaya diberi otonomi yang lebih besar.

Budi Utomo mendapat pengikut baru, terutama di kalangan elite yang berpendidikan yang pada umumnya setuju dengan jalan “non-ko”. Keanggotaan meningkat dari 1425 pada akhir 1928 menjadi 1795 pada akhir tahun 1930. Angka-angka ini mencerminkan kenyataan bahwa Budi Utomo pada hakekatnya tetap menjadi partai kaum elite. Partai ini tidak pernah berusaha untuk menjadi organisasi massa. Di Surakarta, meskipun ada kegiatan baru pada pihak pengurus pusat Budi Utomo, cabang-cabang lokal pada umumnya tetap tidak begitu aktif. Sekitar Juli 1929 cabang di ibukota sesungguhnya menurun dari jumlah 180 sebelumnya menjadi 100 anggota. Kongres Yogya tanggal 31 Desember 1927-1 Januari 1928 Budi Utomo juga memutuskan untuk bergabung dengan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan  Politik Kebangsaan Indonesia, atau yang disebut PPPKI, federasi dari semua partai politik Indonesia yang terkemuka.

Kampanye Untuk Otonomi Lokal  

Pada tahun 1918 keinginan untuk melancarkan pemungutan pajak lokal yang baru dari penduduk ibukota Surakarta dan Yogyakarta, khususnya untuk membiayai perluasan kekuatan polisi, mendorong gubernemen untuk sekali lagi mempertimbangkan pendirian dewan kota di kedua kota ini. Tetapi tidak lama kemudian keraton mulai menyadari bahwa gubernemen belum bersedia untuk memberikan otonomi sesungguhnya kepada Vorstenlanden melainkan hanya bermaksud untuk mengadakan serangkaian perubahan administratif yang mungkin akan atau tidak akan disertai pembentukan sebuah dewan penasehat lokal. Dalam sebuah rapat umum pada awal Mei 1928, Narpowandowo di bawah Hadiwidjojo yang belum berapa lama menggantikan Koesoemojoedo sebagai ketua, memutuskan untuk mengirim sebuah petisi kepada Gubernur Jenderal yang dilaksanakan dalam bulan Juli berikutnya, dan yang menuntut dengan singkat supaya gubernemen:

  1. Dalam perubahan yang sedang direncanakan itu akan mengambil tindakan politik maupun administratif (yaitu, memberi otonomi);
  2. Mempertimbangkan mosi Narpowandowo dari bulan April 1927;
  3. Menyerahkan sebanyak mungkin kekuasaan kepada pemerintah swapraja dan mengurangi kekuasaan Gubernur Surakarta menjadi bersifat “pengawasan” saja.

Gagasan untuk mengkonsolidasi Vorstenlanden dalam satu unit administratif tunggal sebenarnya sudah pernah dipikirkan gubernemen untuk pertama kalinya pada tahun 1909 dan sewaktu-waktu timbul tenggelam pada tahun-tahun berikutnya. Gagasan ini mendapat perhatian yang lebih besar pada tahun 1920-an tatkala serangkaian perubahan administratif di pulau Jawa menjurus ke pembentukan tiga provinsi: Jawa Barat (1926), Jawa Timur (1929),dan Jawa Tengah (1930).

Mangkunegaran Dalam Kepungan, 1931-1935

Pada tanggal 29 Juni 1930 Pakempalan Kawoela Ngajogjakarto atau PKN didirikan atas prakarsa Pangeran Soerjodiningrat, adik tiri terkemuka dari Sultan, dengan tujuan untuk mempererat hubungan antara masyarakat umum dengan keraton Yogya. Pangeran Soerjodiningrat bertindak sebagai ketua dan sebagian besar dari 26 anggota lainnya dari pengurus pusat juga merupakan anggota keluarga Sultan. Tujuan organisasi ini dikemukakan sebagai berikut: 1. Memperkuat Kerajaan Yogyakarta dan Keluarga Rajanya dalam pengertian bahwa pemeintahan yang mandiri dalam arti seluas-luasnya akan dicapai atas dasar demokrasi; 2. Meningkatkan keadaan sosial dan ekonomi dari penduduk bumiputra di Yogyakarta.

Reaksi istana Mangkunegaran terhadap serangan yang rupanya datang dari keraton dan yang makin lama makin menjadi serius, akhirnya diberikan pada bulan Juli 1933 dengan berdirinya Pakempalan Kawoelo Mangkoe Negaran atau PKMN. Dan sebagai penangkis tambahan terhadap PKS, legiun mulai mengadakan latihan besar-besaran di seluruh pedesaan. PKMN yang bertujuan untuk memajukan kemakmuran kerajaan Mangkunegaran maupun kesejahteraan dan rasa setiakawan di kalangan penduduknya, secara terbuka dipromosikan oleh Pangeran Mangkunegoro sendiri yang menghadiri perayaan-perayaan khususnya. Sesudah PKS menyelenggarakan kongresnya dalam bulan November 1933, PKMN melancarkan ofensif propaganda yang besar di pedesaan. Rapat-rapat diadakan dan cabang-cabang didirikan di seluruh kerajaan sehingga segera menjamur mencapai sekitar 30.000 anggota.

Dalam pertandingannya dengan keraton, istana Mangkunegaran jelas dipermalukan. Walaupun PKMN cepat meningkat hingga mencapai sekitar 30.000 anggota dan barangkali malahan lebih tinggi jumlahnya serta mendapat dukungan nyata dari pegawai Mangkunegaran, perkumpulan ini rupanya tak pernah bisa merebut antusiasme rakyat kecil dan ternyata bukan merupakan penghalang besar bagi PKS. Pada bulan-bulan awal 1935 dilaporkan bahwa anggota PKMN membelot dan bergabung dengan PKS. Pada akhir 1936 anggota PKMN menurun sampai hanya sejumlah nominal saja dan istana telah mundur dan bersandar kepada cabang pemudanya saja sebagai imbangan utamanya untuk menghadapi propaganda PKS. Rakyat kecil di Mangkunegaran mungkin melihat keraton dan bukan istana sebagai pusat politik mereka yang sah. Barangkali juga keraton dianggap berada di garis depan dari pergerakan kebangsaan, sedangkan istana mungkin dilihat terlampau dekat bersekutu dengan Belanda. Barangkali peranan Mangkunegoro sebagai penguasa atau administrator yang aktif – yang dikagumi oleh begitu banyak oleh pengamat Belanda – juga menyebabkan ia tidak berhasil mendekati rakyatnya karena mereka tidak menganggapnya sebagai raja sejati.

BAB VI

BERAKHIRNYA SEBUAH ZAMAN, 1936-1942

Di Surakarta di antara segala perkembangan yang terjadi pada tahun-tahun senja dari kolonialisme Belanda, adalah dua hal yang maha penting bagi perkembangan sejarah sesudahnya. Pertama, permusuhan antara kedua istana tidak hanya berlanjut, tetapi semakin bertambah terbuka dan pahit. Perkembangan kedua adalah pada akhir 1935 keraton sekali lagi memberi dukungan yang menyolok pada usaha kebangsaan. Sebaliknya, keterlibatan yang berlanjut dalam politik ini mempengaruhi keputusan Belanda dalam pergantian raja Kasunanan setelah Pakubuwono mangkat pada Februari 1939.

Lahirnya Parindra dan Timbulnya Pengaruh Jepang

Partai Indonesia Raya atau Parindra – dibentuk dengan Dr. Soetomo sebagai ketua dan Woerjaningrat sebagai wakil ketua. Tujuan yang ditentukan oleh partai adalah “Indonesia Moelia”, seperti diketahui benar-benar oleh Belanda yang kesal, mengandung arti kemerdekaan. Tidak lama sesudah kongres, semua kelompok lainnya yang masih berada dalam PPPKI, kecuali Pasundan, melebur dalam partai baru ini yang pada akhir Februari 1936 mempunyai 54 cabang dan 3445 anggota.

Inti dari Parindra, paling sedikit pada masa awal, adalah aliansi antara para pengikut Dr. Soetomo di Surabaya dan politikus keraton di Solo. Parindra berkedudukan di Surabaya yang juga tempat pengurus hariannya. Tetapi Solo yang biasanya masih dianggap orang Jawa sebagai pusat politik terpenting di Jawa, berperan sebagai “pusat pendamping” (neven centrum). Pada kongres regular pertama yang diadakan pada Mei 1937 Woerjaningrat adalah satu-satunya yang dipertahankan dalam pengurus pusat baru yang terdiri dari 11 orang. Pada waktu Soetomo meninggal pada Mei 1938 ia diganti oleh Woerjaningrat sebagai ketua, tetapi pengurus harian tetap berada di Surabaya di bawah R. Soedirman. Pada kongres Parindra kedua yang diselenggarakan pada Desember 1938 Woerjaningrat dipilih kembali sebagai ketua dan seorang anggota lain dari Parindra cabang Solo, M. Soetedjo, diangkat dalam pengurus pusat.

Dalam bulan Juni 1941 Parindra menyelenggarakan kongres ketiga yang diwarnai suasana pertentangan. Bulan September 1941 – sejumlah anggota terkemuka keluar dari partai. Di antaranya Mr. Singgih, RMH Pringgowinoto, dan RNS Soetamsi Prodjohoesodo di Solo, Mr. Soenarjo(redaktur Sedio Tomo) di Yogya, Mr. Mohammad Sjah di Batavia. Tindakan keluar ini rupanya tidak hanya disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap politik partai tetapi juga karena permusuhan kedaerahan.

Belanda, yang sepanjang dasawarsa 1930-an, makin gelisah karena rencana-rencana Jepang terhadap kepulauan Hindia. Belanda khususnya mengkhawatirkan pengaruh Jepang terhadap Parindra, terutama terhadap pemimpin-pemimpinnya di Surabaya. Tetapi mereka juga mengkhawatirkan pengaruh Jepang terhadap aristokrasi Solo.

Akhir 1932 Belanda menjadi sangat cemas terhadap ekspansi Jepang “dalam segala bidang” dan dalam bulan Juni 1933 Dr. H. Colijn, Menteri Urusan Tanah Jajahan memerintahkan kepada Gubernur Jenderal De Jonge untuk melaksanakan senuah sistem pelaporan intelijen yang “sempurna, sistematis, dan sangat rahasia” mengenai orang Jepang yang berada di tanah Hindia. Belanda tidak hanya cemas akan penetrasi ekonomi tetapi juga akan spionase Jepang dan pengaruhnya terhadap pers bumiputra, pergerakan kebangsaan, dan Raja-raja bumiputra.

Sekitar bulan September 1936 di Surakarta ada 57 pria dewasa bangsa Jepang serta wanita dan anak-anaknya yang tidak ditentukan jumlahnya, kebanyakan diantaranya berdiam di ibukota sedangkan beberapa orang bermukim di Klaten, Boyolali, Sragen, Wonogiri dan Tawangsari. Baik di ibukota maupun di kota lainnya, orang Jepang ini sebagian besar adalah pemilik atau pekerja toko dan beberapa perusahaan kecil lainnya.

Ada indikasi lain bahwa hubungan antara orang Jepang dan priyayi Solo jauh lebih luas daripada hanya persoalan keuangan saja. Pada Juni 1939 polisi secara diam-diam menemukan sejumlah dokumen di rumah seorang wartawan Jepang di Batavia. Termasuk diantaranya adalah sebuah laporan oleh seorang Jepang yang rupanya tidak banyak mengetahui tentang pergerakan kebangsaan di tanah Hindia. Tetapi yang menarik perhatian adalah disebutnya suatu”konferensi rahasia dari para pemimpin” yang misterius tatkala Pangeran Soerjohamidjojo disebut sebagai orang yang mereka ingin lihat sebagai “Raja Indonesia” yang akan datang.

Mulai dari masa awal pembentukan Parindra, Belanda sangat cemas karena tokoh-tokoh keraton yang berpengaruh memberi dukungan terang-terangan terhadap sebuah organisasi yang secara implisit berjuang untuk kemerdekaan tanah Hindia di kemudian hari. Kecemasan ini dimulai pada kongres peleburan dalam bulan Desember 1935 tatkala kegembiraan keraton diperlihatkan secara mencolok. Pada akhir bulan Januari 1936 kecemasan ditambah lagi ketika diterima berita bahwa Koesoemojoedo dan Soerjohamidjojo keduanya bergabung dengan cabang Solo dari Parindra dan bahwa yang terakhir juga diangkat dalam komite politik. Pada bulan-bulan pertama tahun 1936 Belanda juga digelisahkan oleh desas-desus yang bertahan bahwa Narpowandowo dan PKS, yang masih beranggotakan 22.000 orang pada akhir tahun 1935, akan bergabung dengan cabang Solo secara keseluruhannya, jadi memberi kepada Parindra pengaruh besar di pedesaan.

Hanya Koesoemojoedo dan Soerjohamidjojo di antara pangeran yang berani bergabung dengan Parindra. Putra sulung dari Pangeran Koesoemodjodo, RMH Mr. Kartodipoero(kemudian bernama BPH Mr. Sumodiningrat) bergabung dengan Parindra dan menjadi wakil ketua dari cabang Solo pada bulan Agustus 1939.

Pergantian Takhta di Kasunanan

Akhir November 1938 Pakubuwono X sakit parah dan mangkat pada tanggal 20 Februari. Kematiannya mengakhiri pemerintahan yang paling panjang dalam keluarga raja-raja Mataram(1893-1939) dan akhirnya memaksakan pengambilan keputusan dalam masalah pergantian takhta yang sejak lama tidak terpecahkan.

Sebagai putera sulung, Hangabehi sudah lama diangkat sebagai wedono tengen atau kepala dari bangsawan keraton bagian kanan. Tahun 1911 ia diangkat sebagai wakil ketua dari Rijksraad(dewan kerajaan) dan kemudian menjadi ketuanya. Dalam praktis semua laporan Belanda Hangabehi muncul sebagai seorang yang peramah tetapi bersifat remeh dan lemah yang dipakai oleh orang lain untuk kepentingan mereka sendiri.

Sampai tahun 1920-an Hangabehi didukung dan dipengaruhi oleh kelompok keraton anti-Belanda yang dipimpin Hadiwidjojo dan Woerjaningrat. Mungkin atas desakan mereka maka ia tampil sebagai pelindung Sarekat Islam pada pertengahan 1913. dan karena pengaruh mereka juga maka ia mengambil alih sebagai ketua Budi Utomo cabang Solo selama masa petualangan ‘radikal’ yang singkat pada akhir 1921 dan awal 1922. Tetapi sesudah Hangabehi meletakan jabatannya karena didesak Belanda pada pertengahan 1922, maka ia lenyap dalam kancah politik.

Koesoemodjodo pada masa dini sudah ditempatkan ayahnya di kantor Susuhunan untuk mengurus keuangan raja. Ia juga menjadi wedono dari pegawai keraton bagian kiri dan pada tahun 1916 diangkat sebagai kepala administrasi keraton yang langsung dimodernsasi olehnya, mulai membuat anggaran tahunan dan mengadakan pengawasan keuangan sepatutnya. Seperti juga ayahnya, kepribadian Koesoemodjodo agak elusif(tidak mudah dipegang) pula.

Pencalonan Koesoemodjodo sejak lama ditentang tokoh-tokoh keraton yang kuat, termasuk Woerjaningrat dan Hadiwidjojo, dua politikus keraton paling terkemuka. Permusuhan dengan Hadiwidjojo paling tidak tetap nampak hingga masa jabatan Residen Harloft(Februari 1918-April 1922). Adalah pada masa jabatan pengganti Van Helsdingen, M.J.J. Treur(Mei 1933-Januari 1937) ketika baik Koesoemodjodo maupun putra sulungnya menjadi terkenal dalam kehidupan politik. Koesoemodjodo, katanya, jelas lebih mampu dari Hangabehi,”berwatak lebih luhur”,”tidak begitu berlebih-lebihan”, mencurahkan lebih banyak perhatiannya pada urusan keraton dan kerajaan, dan mempunyai keturunan yang lebih baik.

Walaupun dua pejabat sebelumnya telah memberi alasan yang meyakinkan, Orie, dalam sebuah memorandum khusus yang disusun dalam bulan Juli 1938, menganjurkan agar Hangabehi dipilih sebagai Susuhunan berikutnya. Alasan utamanya adalah bahwa Koesoemodjodo dan putranya yang sulung sekarang nyata-nyata sudah sangat menjadi bagian dari klik di dalam keraton yang anti-Belanda dan anti-Mangkunegaran. Orie pada umumnya mengakui kekurangan-kekurangan Hangabehi, dan mengakui bahwa hampir seluruh pendukungnya dahulu di keraton telah berpaling kepada Koesoemodjodo. Bagi Orie adalah fakta bahwa”loyalitas” Hangabehi tidak bisa diragukan lagi.

Mengenai Hangabehi yang dianggap tidak mempunyai pewaris yang pantas, Orie menolak alasan ini dengan mengemukakan bahwa sesungguhnya ada calon yang layak, yaitu putra yang berusia 27 tahun dari seorang selir. Dan memang pemuda inilah yang menggantikan raja sebagai Pakubuwono XII pada tahun 1944.

Sebelum pengukuhan Hangabehi sebagai Susuhunan yang baru, badai kontroversi mengamuk di Solo dan di Volkstraad sebab ada berita yang dibocorkan kepada pers mengenai syarat-syarat dari kontrak politik yang baru – yang sama sekali bertentangan dengan perjuangan pihak keraton untuk memperoleh otonomi. Kontrak yang baru antara lain membawa perubahan radikal dalam kedudukan konstitusional Kasunanan, mengurangi secara drastis kekuasaan Susuhunan yang baru, dan mengadakan pengurangan yang mendadak dan secara besar-besaran dalam anggaran belanja keraton.

Jadi dalam hati rakyat maka keruntuhan keraton Solo sesungguhnya ternyata tidak terjadi pada masa Revolusi, melainkan pada tahun 1939.

Permusuhan Berlanjut Terus

Meskipun Pakubuwono XI dan Mngkunegoro VII secara pribadi nampaknya berhubungan baik, kenaikan takhta raja baru ini tidak menyembuhkan keretakan antara kedua istana. Malahan hubungan yang sudah tegang itu menjadi lebih buruk karena keraton memberi dukungan kepada PKS lebih mencolok daripada sebelumnya. Ketegangan yang meningkat antara kedua istana tercermin pada pertengahan dan akhir 1940 oleh suatu serangan jurnalistik yang sensasional terhadap Mangkunegaran yang dimaksudkan untuk menodai citra pegawai-pegawainya.

Pada akhir bulan Desember 1941, menyusul peristiwa Pearl Harbour, Mangkunegoro memperlihatkan kepada umum loyalitasnya terhadap Belanda dengan menyediakan semua pegawai kerajaannya untuk keperluan militer. Kira-kira seminggu sesudah Jepang menyerang Pearl Harbour, pegawai Mangkunegaran di Wonogiri mulai menerima laporan mata-mata bahwa cabang-cabang PKS diberi instruksi oleh pengurus pusatnya supaya membuat bendera dan bambu runcing. Pertengahan Januari Pringgowinoto, Soetopo Wonobojo(keduanya anggota Parindra), dan tujuh anggota pengurus pusat PKS lainnya di Solo ditangkap dan dituduh telah merencanakan suatu pemberontakan.

Epilog

Pada masa Revolusi upaya keraton untuk menghidupkan kembali PKS yang tujuan semula adalah untuk mengadakan sudversi dan akhirnya aneksasi Mangkunegaran, sudah tentu memperkuat kecurigaan di kalangan istana Mangkunegaran.

Pada masa Revolusi Indonesia perpecahan di kalangan elite tradisional Surakarta menjurus ke suatu vakum kekuasaan yang dengan cepat diisi oleh kelompok radikal dan mengakibatkan keruntuhan kedua istana. Pada tahun 1950, pada akhir Revolusi, baik Kasunanan maupun Mangkunegaran secara definitif dicopoti dari otonomi administrasinya dan dilebur ke dalam provinsi Jawa Tengah.

BAB III

KESIMPULAN

Selama beberapa dasawarsa terakhir dari pemerintahan kolonial tema utama dalam sejarah Surakarta adalah upaya Belanda untuk mengadakan perubahan dan sekaligus mengekang respons politik terhadap perubahan itu.Belanda bermaksud baik dan ikhlas dalam keinginannya untuk memperbaiki mutu kehidupan bangsa Jawa lewat serangkaian perbaikan sosial,ekonomi dan administratif yang luas jangkauannya.Elite Jawa di Mangkunegara pada dasarnya menyetujui dorongan umum dari perbaikan itu,walaupun mereka tidak senang dengan kecenderungan paternalistis dari beberapa pegawai Belanda tertentu.

Di Kasunanan elite Jawa pada hakekatnya melawan perbaikan yang dipaksakan Belanda itu.Pendiriannya adalah bahwa usaha perbaikan dan modernisasi harus berarti ekonomi poltik.Pada tingkat rakyat kedua kerajaan ini ada pula kekesalan yang meluas terhadap beberapa perubahan yang dipaksakan Belanda itu.Konflik yang berlarut-larut antara bangsa Jawa dan Belanda yang menghasilkan suatu tragedi.Upaya Belanda untuk mengekang respons politik dari Keraton Solo akhirnya membawa keruntuhannya,dan segala konsekuensi yang sangat besar pada masa Revolusi dan sesudahnya berpangkal pada keruntuhan itu.

Selama Revolusi kota Surakarta menjadi pusat kegiatan komunis,peperangan antar kelas,penculikan dan umumnya dilanda anarki.dalam pergolakan radikal ini terdapat kesinambungan yang penting dengan gerakan komunis radikal terdahulu di Surakarta.Peranan pimpinan dimainkan oleh pemuda yang militan,tetapi anggota dari gerakan komunis sebelum perang juga menonjol sekali.Pada tahun 1950,pada akhir Revolusi baik Kasunanan maupun Mangkunegaran secara definitif dicopoti dari otonomi administratifnya dan dilebur ke dalam provinsi Jawa Tengah.

About Yudith Adhitya

Siapa saya anda bisa menilai sendiri Lihat semua pos milik Yudith Adhitya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: